Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM)

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Meskipun produksi padi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, namun tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras dan disertai pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan pemenuhan ketersediaan beras masih menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan ketahanan pangan.

Selain beras komoditas jagung juga merupakan komoditas yang strategis, disamping digunakan untuk bahan pangan juga digunakan sebagai pakan ternak dan bahan baku industri pakan. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan swasembada pangan terhadap 2 (dua) komoditas tersebut. Dengan pola produksi yang mengikuti musim, maka harga gabah/beras dan jagung berfluktuasi. Pada saat panen raya, khususnya di daerah-daerah sentra, produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi sehingga harga cenderung turun sampai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat pasokan berkurang harga cenderung meningkat sehingga dapat memberatkan konsumen.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya stabilisasi harga beli gabah/beras dan jagung di tingkat petani sebagai salah satu upaya perlindungan petani melalui kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah/beras melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, sedangkan kebijakan harga beli jagung mengacu kepada Harga Regional Daerah (HRD) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompoktani, dan/atau Gapoktan terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan/atau jagung di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM). Melalui kegiatan Penguatan-

LDPM, sejak tahun 2009 – 2015 Pemerintah menyalurkan Dana Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Gapoktan dalam rangka memberdayakan kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta penyediaan cadangan pangan. Kegiatan Penguatan-LDPM dilaksanakan dalam 3 tahap dengan memberikan fasilitasi penguatan modal dan pemberdayaan Gapoktan pada setiap tahapnya yaitu : a) Tahap Penumbuhan difasilitasi pembangunan atau renovasi sarana penyimpanan (gudang); pembelian gabah, dan/atau beras dan/atau jagung untuk usaha unit distribusi/ pengolahan/pemasaran, dan pengadaan gabah/beras untuk cadangan pangan; b) Tahap Pengembangan difasilitasi tambahan modal untuk pembelian gabah, beras dan/atau jagung oleh unit distribusi/pengolahan/pemasaran; c) Tahap Kemandirian Gapoktan dilaksanakan pengawalan, pembinaan, apresiasi dan sosialisasi oleh Provinsi. Gapoktan diharapkan mampu menggerakkan kegiatan agribisnis terutama pada unit usaha distribusi atau pemasaran, dan/atau unit pengolahan hasil untuk dapat melakukan pembelian – penjualan gabah dan/atau beras dan/atau jagung dari anggotanya disaat panen raya serendah – serendah sesuai HPP untuk gabah dan/atau beras dan HRD. Dengan kegiatan pembelian – penjualan yang dilakukan oleh unit usaha distribusi/pengolahan/pemasaran untuk membeli gabah petani disaat panen raya sehingga dapat menerima harga yang layak dibandingkan jika mereka harus menjual kepada pelepas uang di daerahnya. Melalui kegiatan yang mengarah kepada pengembangan pemasaran hasil pertanian, Gapoktan diharapkan akan menjadi gateway institutions yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga – lembaga diluarnya.

Melalui kegiatan Penguatan-LDPM, Gapoktan juga didorong agar mampu menyisihkan hasil produknya untuk dapat disimpan sebagai cadangan pangan yang dapat diakses oleh anggotanya disaat musim paceklik atau tidak ada panen. Disamping memperoleh dana Bantuan Pemerintah, Gapoktan juga memperoleh bimbingan dari pendamping (penyuluh pertanian atau petugas lapangan yang diutamakan adalah pendamping yang telah berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian), tim teknis kabupaten/kota dan tim pembina provinsi. Mulai tahun 2016 Penyaluran Dana Penguatan LDPM disalurkan melalui Dana Bantuan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016. Penyaluran Dana Penguatan LDPM disalurkan melalui Dana Bantuan Pemerintah, pemberian pendampingan, dan pembinaan secara berjenjang diharapkan dapat memberikan dampak antara lain terwujudnya stabilisasi harga pangan terutama di tingkat petani anggota Gapoktan dan terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan akses pangan anggota Gapoktan.

Kegiatan Penguatan-LDPM bertujuan:

  • memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan, antara lain dalam hal: a) sarana penyimpanan (gudang) sendiri, b) menyediakan dan mengelola cadangan pangan (gabah/beras) minimal bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi musim paceklik, dan c) menjaga stabilisasi harga beli dari petani anggota untuk komoditas gabah, beras dan/atau jagung disaat panen raya melalui kegiatan pembelian-penjualan;
  • mengembangkan agribisnis melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah, beras dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung; dan
  • meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan – LDPM merupakan untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga petani melalui: a) pengembangan unit-unit usaha (unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan); dan b) pembangunan sarana penyimpanan milik Gapoktan agar dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses masyarakat terhadap sumber pangan

Kebijakan tersebut diarahkan untuk: a) mendukung upaya petani memperoleh hargayang lebih baik pada saat panen raya; b) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah produk pangan dan usahanya melalui kegiatan pengolahan/pengepakan/ pemasaran sehingga terjadi perbaikan pendapatan di tingkat petani anggotanya; dan c) memperkuat kemampuan Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan sehingga mampu mendekatkan akses pangan anggotanya saat menghadapi paceklik atau tidak ada panen.

Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Dukungan penguatan modal dan pemberdayaan yang diberikan dalam kegiatan pada setiap tahapan digunakan untuk : a) Tahap Penumbuhan wajib digunakan untuk pembangunan atau renovasi sarana penyimpanan (gudang); pengadaan gabah/beras; dan pembelian gabah, dan/atau beras dan/atau jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung, dan pengadaan gabah/beras untuk cadangan pangan; b) Tahap Pengembangan wajib digunakan untuk pembelian gabah, beras dan/atau jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung; c) Tahap Kemandirian, gapoktan tidak lagi menerima Dana Bantuan Pemerintah tetapi wajib mengelola Dana yang sudah diterimanya secara berkelanjutan untuk terus digunakan dalam pembelian gabah, beras dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung sehingga terjadi pemupukan modal dari kegiatan pembelian dan penjualan pangan.

Dukungan pemerintah dalam rangka pemberdayaan Gapoktan di daerah sentra produksi adalah dengan meningkatnya kegiatan pembelian-penjualan diharapkan mampu meminimalkan tingkat fluktuasi harga di wilayah pada saat panen raya sehingga terwujud

stabilisasi harga di tingkat petani. Selanjutnya dengan terkendalinya harga pangan di wilayah tersebut diharapkan mampu mengatasi inflasi, dan memotivasi bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan efisien.

Mulai tahun 2016 kegiatan Penguatan-LDPM bukan lagi berbentuk dana bansos akan tetapi dana bantuan pemerintah yang diatur mekanisme pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

Sejalan dengan proses pemberdayaan, kegiatan Penguatan-LDPM dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian.

Dukungan Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN untuk kegiatan Penguatan-LDPM pada tahun 2017 hanya diberikan ke Gapoktan Tahap Pengembangan, yaitu Gapoktan yang telah ditumbuhkan pada tahun sebelumnya dan telah dievaluasi, diverifikasi, dan memenuhi persayaratan serta dinyatakan layak untuk masuk pada tahap pengembangan. Sementara itu pada tahun ketiga, Gapoktan hanya menerima pembinaan dari pendamping, Tim Teknis maupun Tim Pembina.

Kegiatan Penguatan-LDPM dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan. Gapoktan dibina dan dibimbing agar melalui unit usaha yang dikelolanya mampu mengatasi permasalahan petani anggotanya, khususnya masalah ketidakmampuan anggotanya dalam mengakses pangandi saat paceklik, masalah harga pangan yang jatuh saat panen raya, dan masalah pembiayaan/modal usaha. Gapoktan akan memperoleh bimbingan dari pendamping, Tim Teknis kabupaten/kota maupun Tim Pembina provinsi secara partisipatif, sehingga diharapkan mereka secara mandiri mampu: 1) merumuskan permasalahan yang dihadapi pada saat menghadapi panen raya dan pada saat menghadapi musim paceklik; 2) merumuskan dan memutuskan cara yang tepat secara musyawarah dan mufakat dalam mengatasi jatuhnya harga di tingkat petani; 3) mengatasi kebutuhan pangan anggotanya disaat mereka menghadapi paceklik atau tidak ada panen; dan 4) mencari pasar atau mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya yang dapat memberikan keuntungan bagi anggotanya. Selanjutnya Gapoktan (pengurus, anggota dan unit usahanya) disadarkan agar mereka mampu: 1) untuk menghilangkan

ketergantungan dari pihak lain; 2) untuk tumbuh menjadi Gapoktan yang mandiri; 3) untuk berkembang secara swadaya dan berkelanjutan dalam mengembangkan usahanya secara produktif.

Melalui upaya pemberdayaan, diharapkan Gapoktan sebagai organisasi petani di pedesaan dapat tumbuh dan berkembang menjadi “prime mover” dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Kedepan, diharapkan agar Gapoktan mampu mengembangkan unit usaha yang dikelolanya dalam: 1) meningkatkan kerja sama yang

transparan antara Gapoktan (pengurus dan anggota) dengan unit-unit usaha yang dikelolanya; 2) menghimpun, mengembangkan dan memupuk Dana yang dikelola oleh masing-masing unit usaha Gapoktan dari usaha bisnis yang dikelolanya; 3) menerapkan aturan dan sanksi yang telah dirumuskan dan ditetapkan sendiri secara musyawarah; 4) meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam hal membuat administrasi (AD/ART), pembukuan, pemantauan secara partisipatif; 5) pengawasan internal; serta 6) mengembangkan kemitraan serta melakukan negosiasi dengan pihak lain untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *