Pelatihan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)

Program pemberdayaan masyarakat tani sebagai mitra kerja penyuluh di lapangan yang berperan sebagai penyuluh pertanian swadaya (PPS) telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelaksanaan penyuluhan serta dukungan terhadap ketahanan pangan di Kota Sungai penuh yang dibuktikan diantaranya melalui prestasi dan penghargaan yang diperoleh PPS secara berjenjang dari tingkat Provinsi sampai tingkat Nasional baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan maupun kehutanan.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006, Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya. Bahkan dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh pertanian. Adanya PPS banyak dilatarbelakangi besarnya potensi masyarakat tani turut serta dalam memajukan pemberdayaan pertanian di Indonesia.

Peran PPS, bukan hanya sebagai pelopor, tapi juga pembaharuan dan motivator dalam penyebar luasan informasi teknologi pertanian. Sementara di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada kondisi keterbatasan ketersediaan dan rekruitmen tenaga Penyuluh Pertanian PNS dibanding ratio pelayanan bagi petani secara optimal.

Lokasi penetapan untuk penumbuhan PPS akan diprioritaskan di lokasi BPK yang memperoleh dana fasilitasi peningkatan kapasitas BPK (paket lengkap). Utamanya pada kabupaten/kota yang belum menumbuhkan PPS. Saat ini penetapan PPS akan difokuskan yang mempunyai ahli di usahatani komoditas pangan strategis.

Selain itu mengembangkan jejaring kemitraan dengan pelaku usaha dan melaporkan kegiatannya. Kegiatan yang dilakukannya berupa kunjungan lapangan dan menyelenggarakan kursus tani. Hal ini tercantum di dalam Permentan No.82/2013 mengenai Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan.

Meski bukan PNS, PPS juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak-nya adalah menerima pengakuan resmi dari Pemda, mengikuti pelatihan bidang pertanian, memanfaatkan sarana prasarana penyuluhan yang dimiliki pemerintah dan Pemda

Sedangkan kewajibannya adalah melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, mengikuti diklat di bidang penyuluhan pertanian, bekerja atas dasar sukarela dan tidak menerima gaji/honor sebagaimana penyuluh PNS, melakukan koordinasi serta konsultasi dengan penyuluh PNS serta kelembagaan penyuluhan pertanian di wilayahnya dan membuat laporan.

 

Leave a Reply